Pilkades dan Resolusi Konflik

Oleh: Ahmad Taufiq, M.Si *

Hari ini (19/2/2020), masyarakat di 233 desa yang tersebar di 28 kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro akan menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) secara serentak. Ini adalah pilkades serentak tahap ketiga yang diselenggarakan oleh Pemkab Bojonegoro. Sebelumnya, Pemkab Bojonegoro telah dua kali menyelenggarakan pilkades serentak. Masing-masing, pilkades masal di 32 desa yang tersebar 16 kecamatan pada tahun 2016, dan pilkades serentak 156 desa di 27 kecamatan tahun pada 2019.

Begitu urgen dan fundamentalnya pilkades serentak ini, sejumlah elit daerah memberikan atensi khusus. Bupati Bojonegoro, Dr Hj. Anna Muawanah, misalnya. Dia menekankan bahwa pilkades merupakan pembelajaran demokrasi di tingkat basis, yang sangat penting menunjang bagi kemajuan desa. Namun demikian, diyakini masyarakat cerdas dalam menentukan pilihan. Dan yang terpenting tidak mudah terprovokasi hoaks dan tetap mengedepankan kerukunan dan kedamaian (Radar Bojonegoro, 18 Februari 2020)

Politik Uang
Terlepas kontestasi antarkandidat berikut pendukungnya yang terasa memanas, ada potensi lain yang juga tak kalah krusial yang nyaris selalu menjadi sorotan dalam setiap pemilihan: money politics (politik uang). Bahkan, jika tidak diantisipasi sebaik mungkin, potensi konflik horizontal dan laten akan berlangsung dalam rentang waktu lama.
Sebenarnya, sudah tak terhitung sorotan publik dan studi tentang politik uang, berikut efek yang ditimbulkan. Namun, sejauh ini belum mampu mengikis habis “tradisi buruk” tersebut. Politik uang nyaris selalu terjadi dalam setiap pemilihan kepala desa, karena uang sebagai sumber daya politik yang efektif untuk memobilisasi warga desa dalam menggunakan hak pilihnya. Sehingga, setiap calon kepala desa telah mempertimbangkan dan mempersiapkan dana yang cukup guna dibagi-bagikan kepada warga desa dengan tujuan dapat mengarahkan pilihan politik warga dalam pemilihan kepala desa. (Harianto et.al, 2018)

Dalam banyak studi, termasuk pengamatan yang dilakukan penulis selama pilkadesa masal 2016 dan 2019, dijelaskan, faktor pemicu politik uang, beragam. Di antaranya adalah persaingan yang ketat antarcalon kepala desa, memicu jor-joran politik uang antarcalon kades. Ekonomi, pilkades dipandang sebagai basis utama pemilih yang secara ekonomi rentan. Pendidikan, ada kecenderungan pilihan politik uang berdasar tingkat pendidikan. Budaya, muncul anggapan pilkades identik dengan pesta yang bernilai uang, kebiasaan buruk ini berlangsung hingga kurun waktu lama.

Kemudian, rendahnya pengawasan, dalam hal ini, panitia pemilihan kades dan pengawas minim menyebabkan tumbuh suburnya politik uang. Ideologis, fanatisme organisasi, perkumpulan, komunitas, atau persaudaraan, turut menjadi sumbu munculnya politik uang. Dan terakhir, status sosial elit desa, tidak jarang turut memainkan peran dalam permainan politik uang.

Pemilihan kepala desa (serentak) yang berpotensi memicu politik uang, boleh jadi sangat identik dengan rumusan Lasswell: who gets what, when, and how (Harold, 1936). Definisi bernuansa pragmatis tersebut melekat dalam kesadaran, baik level elit maupun massa. Padahal Pemilu merupakan pintu masuk minimal untuk mengukur seberapa besar kualitas demokrasi yang dapat dijalankan.

Kebijakan pemilihan kepala desa serentak menempatkan perebutan kekuasaan yang bersaing dalam posisi dilematis. Dominasi kekuasaan harus memilih antara memperoleh banyak orang sebagai relasi atau memperkuat institusi jaringan kekuasaan. Sebagian besar interest group (kelompok kepentingan) tampaknya lebih tertarik untuk mendapatkan dominasi kekuasan yang loyal dari pada membangun institusi pemerintah desa yang kuat.
Padahal, ini akan berimplikasi pada dua hal. Yakni, dimensi positif dengan menekankan personal branding, yakni dengan memainkan peran yang lebih berpengaruh dalam memenangkan kontestasi pemilihan kepala desa. Ini yang kemudian diterjemahkan ke dalam dominasi kekuasaan yang lebih rendah oleh pemilih, seperti yang ditandai dengan tingginya jumlah kesadaran politik dan kelembagaan dalam pemilu.

Namun, dimensi negatifnya, memicu transaksional kepentingan hubungan antara kandidat yang bertarung pada pemilihan kepala desa dengan kelompok kepentingan yang memegang kewenangan kekuasaan, sehingga pemilihan kepala desa tidak lagi didasarkan pada loyalitas atau kinerja, namun lebih kepada hubungan transaksional. Masalahnya adalah inilah yang kemudian acap kali terjadi di lapangan.

Tipologi Pragmatisme Politik Uang
Politik uang dalam pilkades memiliki keunikan. Meski sudah banyak regulasi yang melarang adanya politik uang, toh tidak mampu meredam derajat dan tensi politik uang. Intensitasnya juga meninggi dari tahun ke tahun. Setidaknya ada empat tipologi pragmatisme politik uang. Pertama, pragmatisme dalam bentuk permintaan kompensasi uang secara individu yang dilakukan secara langsung oleh pemilih dengan cara bertamu ke rumah calon kades, yang besarnya bervariasi, hingga ratusan ribu rupiah. Bahkan, hingga dua hari menjelang pilkades masal, penulis mendengar ada calon kades yang berani nyawer hingga Rp 1 juta per suara. Besaran politik uang yang dijanjikan tentu saja dengan strategi dan taktik yang jitu agar tidak terendus lawan politik.

Kedua, pragmatisme dalam bentuk permintaan kompensasi uang secara kolektif dikoordinir oleh tim sukses atau melalui orang yang memiliki wewenang, pengaruh di desa.

Ketiga, pragmatisme dalam bentuk permintaan kompensasi barang atau jasa secara kolektif dilakukan baik secara formal melalui organisasi desa, seperti karang taruna, kelompok seni keagamaan atau kelompok tani. Bisa pula informal dengan tokoh masyarakat/kyai yang berpengaruh. (Verto S., 2017)

Keempat, pragmatisme dalam bentuk barter kepentingan dilakukan dengan anggota keluarga yang memiliki keluarga besar, yakni adanya pertukaran suara dengan jabatan sebagai perangkat desa. Yang lainnya adalah dilakukan dengan pemilik modal/penjudi, dengan perjanjian setelah menang tanah bengkok digarap oleh pemilik modal hingga hutang terlunasi.

Jika pragmatisme politik uang ini semakin menyebar dan tidak diantisipasi dengan baik, bukan tidak mungkin politik berpotensi memicu ketegangan sosial. Politik uang dalam pemilihan kepala desa dapat mendorong munculnya konflik horisontal, karena dalam proses berebut pengaruh kepada warga desa dilakukan dengan menyebarkan sejumlah uang kepada warga desa sebagai mahar dalam pemilihan kepala desa. Kondisi ini menimbulkan persaingan yang tidak jujur karena masing-masing calon berusaha mengungguli besaran uang yang diberikan.
Bahkan, politik uang biasanya diikuti pula dengan cara-cara negatif, seperti mendiskreditkan calon kepala desa melalui penyebaran informasi-informasi yang tidak benar (kampanye hitam) dapat menjadi faktor yang memicu konflik horisontal. Dalam beberapa penelitian menunjukkan, politik uang cenderung terjadi hingga 41 %, sedangkan konflik horisontal 30 %. Dengan demikian, konflik horisontal dapat berkaitan politik uang, meski bukan satu-satunya faktor yang menjadi sebab terjadinya, misalnya faktor bebotoh atau faktor perjudian dalam pemilihan kepala desa. (Harianto et.al, 2018).

Penelitian ini terkonfirmasi dengan adanya survey yang dilakukan oleh PDPM Bojonegoro yang menemukan fakta bahwa 41 persen calon kades (dari 233 desa di 28 kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro) yang bertarung dalam pilkades serentak tahap ketiga ini (19/02/2020) menggunakan politik uang (Radar Bojonegoro, 18 Februari 2020).

Resolusi Konflik
Pilkades serentak, dengan segala dinamika yang sudah terjadi di lapangan, tetap berlangsung tanggal 19 Februari 2020. Beberapa hal ini penting dilakukan agar jangan sampai pilkades serentak memicu konflik dan ketegangan sosial. Beberapa resolusi itu adalah: Pendidikan Politik yang terus konsisten dan kontinyu. Dibutuhkan pendidikan politik bagi warga desa agar memiliki kematangan politik dalam menyikapi peristiwa dalam pemilihan kepala desa dan kontestasi lain (termasuk pilkada, pemilu legislatif dan pilpres). Dengan lebih rasional dalam menyikapi proses pemilihan kepala desa dapat menghasilkan kepala desa yang aspiratif dan kapabel.

Komitmen Damai/Politik Nilai: Dibutuhkan komitmen dan integritas dari masing-masing pihak yang terlibat dalam pemilihan kepala desa, khususnya masing-masing calon kepala desa untuk bersaing secara fair, jujur, dan demokratis sebagai wujud politik nilai, serta juga berkomitmen menjalankan pilkades dengan damai. Komitmen untuk menjaga politik nilai (politik sebagai sarana menyejahterakan rakyat) harus menjadi tujuan utama dengan menjaga kondusifitas, tidak justru menjadi sumbu konflik.

Pemilih Cerdas: Berharap warga menjadi pemilih yang cerdas tanpa mengharap imbalan apapun dari calon Kades atau membuat keputusan yang sifatnya instan dengan menempatkan hal-hal yang bersifat pragmatis di atas keputusan yang lain. Melihat Kontribusi: Mendorong warga memilih sesuai hati nurani dengan melihat sisi kepribadiannya, mungkin pula tingkat pendidikannya, kontribusinya terhadap desa serta perangai dari masing-masing calon Kades jauh hari sebelum Pilkades dilaksanakan agar tidak salah pilih.

Kearifan Lokal: Mengfungsikan/menghidupkan kembali Local Wisdom (Kearifan Lokal) sebagai kontrol sosial, misalnya dengan mengedepankan nilai-nilai budaya jagong dan musyawarah sebagai forum rembug desa antar tokoh agama, masyarakat, pemerintah, aparat kepolisian dan keamanan, pemuda, dan perempuan dalam penyelesaian permasalahan apapun di tingkat desa. Termasuk potensi konflik yang muncul dalam pilkades masal. Dan yang terakhir, Public Sphere: Menghidupkan kembali ruang publik (public sphere) yang ada di desa sebagai wadah atau wahana menyalurkan aspirasi, sekaligus ruang interaksi yang setara antara warga dengan elit dan tokoh-tokoh desa, dan medium memecah kebuntuan dan ketegangan sosial. (*)

*) Ahmad Taufiq, Dosen FISIP Universitas Bojonegoro

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

English English Indonesian Indonesian