BOJONEGORO – Puluhan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bojonegoro menghadiri rapat laporan akhir penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2029, Senin (10/11/25). Dalam rapat yang digelar di Ruang Adu Ide Rektorat Universitas Bojonegoro (Unigoro) secara detail membahas strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Ledre dari berbagai sektor. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unigoro ditugaskan untuk menyusun kajian dokumen tersebut.
Asisten II Pemkab Bojonegoro, Dr. Drs. Kusnandaka Tjatur P., M.Si., menerangkan, kemiskinan adalah masalah krusial dan menjadi PR penting. Pemerintah setiap tahun menargetkan angka kemiskinan harus diturunkan. “Dokumen RPKD yang disusun nantinya akan menjadi guidelines (pedoman, Red) untuk menganalisis angka TPT (tingkat pengangguran terbuka), IPM (indeks pembangunan manusia), dan PDRB (produk domestik regional bruto). Tiga hal ini adalah indikator yang sering digunakan untuk menganalisis kondisi kesejahteraan suatu daerah,” terangnya.
Senada dengan Kusnandaka, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro, Achmad Gunawan F., S.STP., menuturkan, RKPD adalah penjabaran rinci dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Sektor ketahanan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan ketahanan pangan turut mempengaruhi angka kemiskinan di Bojonegoro. Beliau turut memberikan beberapa masukan untuk dikaji lebih mendalam lagi sebelum RPKD difinalkan. “Di RPJMD kita memiliki cita-cita untuk membangun kawasan industri. Sebaiknya harus didetailkan lagi mana kawasan yang dibangun untuk itu. Termasuk di kawasan pertanian, kira-kira kawasan mana yang harus dipertahankan. Kemudian daerah mana yang layak untuk investasi,” paparnya.
Menurut Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unigoro, Dr. Ahmad Taufiq, S.Hi., M.Si., pemerintah sudah melakukan berbagai program eksisting penanggunalan kemiskinan yang masih berjalan. Namun sampai hari ini masih membutuhkan perhatian lebih serius. Proses pengkajian dokumen RPKD akan menggunakan indikator kemiskinan, struktural, kultural, dan natural sesuai ketentuan. “Kita petakan dan susun skala prioritas program yang tepat. Misalnya untuk kawasan hutan programnya apa, non hutan apa? Kami telah melakukan penggalian data ke lapangan. Baik penggalian data sekunder dari setiap OPD, survei atau indepth interview untuk kategori responden dan informan. Dari sisi penerima program, pemberi program atau pelaksana program. Penerima program difokuskan pada populasi masyarakat miskin yang berada di desil 1 dan 2. Baik yang berada di kawasan hutan selatan, kawasan tengah, serta kawasan Bengawan Solo. Harapannya bisa didapat peta kemiskinan,” jelasnya. (din)
