Bappeda Bojonegoro Bekali Peserta KKN TK Unigoro 2026, Bahas Konsep Keberlanjutan dan Strategi Pembangunan Wilayah

BOJONEGORO – Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Bojonegoro (Unigoro) kembali menggelar pembekalan kuliah kerja nyata (KKN) tematik kolaboratif (TK) di Hall Suyitno, Kamis (21/5/26). Dengan menghadirkan Dr. Wiwik Retnoningsih, M.Pd., selaku Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro. Pembekalan kali ini membahas secara spesifik konsep keberlanjutan dan strategi pembangunan wilayah.

Wiwik memaparkan terlebih dahulu struktur ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan selatan Bojonegoro. 11,49% penduduk di sana masuk kategori miskin. Dengan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap sistem budidaya pertanian monokultur jagung. “Kita telah memetakan lahan-lahan kritis menjadi tiga klaster. Klaster selatan dan barat daya meliputi Margomulyo, Ngraho, Sekar, dan Gondang. Klaster tengah meliputi Tambakrejo, Ngambon, Bubulan, dan Temayang. Klaster utara dan DAS Bengawan Solo meliputi Bojonegoro, Kapas, Balen, Kanor, dan Baureno,” paparnya.

INTERAKTIF: Pembekalan KKN TK Unigoro 2026 bersama narasumber dari Bappeda Bojonegoro berlangsung interaktif, Kamis (21/5/26).

Situasi kawasan hutan selatan Bojonegoro memiliki potensi dan tantangan tersendiri. Dari sisi potensinya terdapat sumber daya alam (SDA) hutan yang masif serta keanekaragaman hayati. Sekaligus ada potensi wisata desa dan sektor UMKM yang masih bisa dikembangkan. Untuk tantangannya sendiri, kawasan hutan selatan rentan terhadap berbagai risiko bencana serta kendala pembangunan. “Maka program pembangunan wilayah hutan yang acapkali ditawarkan selalu dalam bentuk agroforestry, silvopastura, dan perhutanan sosial. Agar program tersebut berjalan lancar, maka perlu kolaborasi pentahelix antara pemerintah, lembaga masyarakat, akademisi, dunia usaha, serta media massa maupun media sosial,” terang Wiwik.

Dia menambahkan, keberlanjutan kawasan hutan selatan Kota Ledre memerlukan pendekatan terpadu yang menyeimbangkan fungsi ekologis dan ekonomi. Di antaranya pengelolaan hutan secara lestari, penguatan pengawasan illegal logging dan tambang, pencegahan kebakaran hutan, revitalisasi agroforesti dan perhutanan sosial, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis hutan. “Kawasan Hutan Bojonegoro bukan hanya penyangga ekologi, tetapi juga fondasi ketahanan wilayah dan ekonomi masyarakat. Keberlanjutan hutan adalah kunci keberlanjutan daerah,” pungkasnya. (din)