BOJONEGORO – Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Bojonegoro (Unigoro) berkolaborasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bojonegoro menggelar pendidikan politik untuk disabilitas di posko Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Bojonegoro (PDKB), Senin (12/11/24). Para penyandang disabilitas termasuk dalam kelompok pemilih rentan. Mereka perlu mendapat perhatian dalam pelayanan publik maupun proses politik. Ketua Bawaslu Bojonegoro, Handoko Sosro Hadi W., turut hadir memberikan pendidikan politik bagi difabel.

Akademisi FISIP Unigoro, Dr. Rupiarsieh, M.Si., menerangkan, dalam rangka mewujudkan demokrasi inklusif para penyandang disabilitas harus diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam Pilkada. Baik sebagai pemilih, dipilih sebagai calon, maupun sebagai penyelenggara Pemilu. “Dalam kesempatan ini, saya juga meminta kepada para penyandang disabilitas untuk memastikan namanya masuk dalam DPT (daftar pemilih tetap). Agar pada 27 November 2024 nanti mereka dapat menggunakan hak pilihnya,” terangnya, Selasa (12/11/24).

Rupiarsieh melanjutkan, penting bagi pemilih untuk mempertimbangkan visi dan misi maupun program kerja calon bupati yang memperhatikan kaum disabilitas. “Difabel berhak mendapat perhatian dalam pelayanan publik maupun proses politik,” imbuhnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Bojonegoro menegaskan, pihaknya berupaya memfasilitasi penyandang disabilitas agar memiliki hak yang sama di Pilkada Serentak 2024. Hal ini selaras dengan UU Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 yang perlu diakselerasikan dalam Pemilu. “Termasuk fasilitas mencoblos di TPS (tempat pemungutan suara) akan disesuaikan agar mereka mendapatkan aksesbilitas yang layak,” ucap Handoko.

Pendidikan politik yang mengusung tema Demokrasi Inklusif dalam Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Bojonegoro disambut antusias oleh anggota PDKB. Mereka memanfaatkan momen tersebut untuk berdiskusi dengan stakeholders Pilkada Serentak 2024. (din)