Kepala BPS dan Bappeda Bojonegoro Isi Pembekalan KKN Unigoro

BOJONEGORO – Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Bojonegoro (Unigoro) kembali menggelar Studium General KKN Tematik Kolaboratif Unigoro 2024, pada Jumat (5/4/24). Pembekalan kali ini dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro, Kiki Ferdiana, S.St., M.Si., serta perwakilan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro, Dr. Wiwik Retnoningsih, S.Pd.

Di hadapan 790 mahasiswa, Kiki menjelaskan tentang indikator kemiskinan versi BPS. Menurut Kiki, konsep pengukuran kemiskinan di lembaganya dibagi berdasarkan jenis data kemiskinan. Yakni kemiskinan makro dan kemiskinan mikro. Data kemiskinan makro diperoleh menggunakan pendekatan basic needs approach atau kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. “Konsep ini sudah digunakan BPS sejak tahun 1998. Sumber datanya dari sampel Susenas (survei sosial dan ekonomi nasional). Bulan lalu, BPS baru saja melakukan Susenas. Konsep ini juga berguna untuk perencanaan dan evaluasi program kemiskinan dengan target geografis,” jelasnya.

Kiki menambahkan, untuk mengidentifikasi kemiskinan dengan pendekatan apapun harus memiliki standar yang objektif sebagai perbandingan. Selain itu, kemiskinan di Indonesia bersifat multidimensi. Bisa dipengaruhi oleh pendapatan, akses transportasi, pastisipasi, infrastruktur, dan lain-lain. “Sehingga cara penanggulangan kemiskinan setiap daerah atau wilayah berbeda-beda,” imbuhnya.

Sementara itu, versi Bappeda, Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah (Damisda) menjadi instrumen penting untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Ledre. Menurut Wiwik, Damisda adalah data yang diverifikasi secara aktual dan faktual, serta telah melalui tahap overlay terhadap data yang ada. Mulai dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), pendataan keluarga, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE). Ada 20 variabel Damisda yang telah disesuaikan dengan variabel Susenas BPS. “Beberapa variabel Damisda di antaranya status bangunan dan status lahan, jenis lantai dan dinding, sumber dan daya listrik, pengeluaran makanan dan non makanan, hingga foto rumah,” paparnya.

Wiwik melanjutkan, ada tiga strategi utama dengan bentuk program beragam untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro tahun 2023. Yakni pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kesenjangan wilayah. “Salah satu program pengentasan kemiskinan yang kini dimanfaatkan mahasiswa di Kabupaten Bojonegoro adalah beasiswa sepuluh sarjana per desa, beasiswa penyelesaian tugas akhir, dan beasiswa scientist. Lalu program yang baru di-launching tahun lalu, yakni domba kesejahteraan sebanyak 2.000 ekor kini telah memberikan hasil bagi pemiliknya,” lanjutnya.

BPS dan Bappeda Kabupaten Bojonegoro mengapresiasi misi yang diusung dalam KKN Tematik Kolaboratif Unigoro 2024. KKN Unigoro tahun ini mengangkat tema Sinergitas Desa dan Perguruan Tinggi dalam Upaya Mencapai Zero Poverty untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. (din)