Kupas Tuntas Strategi Pengendalian Pencemaran Sungai Secara Administratif

BOJONEGORO – Prodi Ilmu Lingkungan menggelar kuliah praktisi di Gedung H Fakultas Sains dan Teknik Unigoro, pada Rabu (22/5/24). Kuliah praktisi kali ini mengusung tema Pengendalian Pencemaran Sungai Secara Administratif. Prodi tersebut menghadirkan Ir. Tuti Prangmiatun, MM., dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bojonegoro sebagai dosen praktisi.

Dosen Prodi Ilmu Lingkungan Unigoro, Heri Mulyanti, S.Si., M.Sc., memberikan pengantar tentang pengendalian pencemaran air sungai secara administratif. Menurut dia jika ada kebijakan yang mengatur tentang pengendalian pencemaran air sungai, maka masyarakat akan menaati aturan tersebut. “Kalau sesuai dengan PP Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaku usaha harus mendapatkan izin lingkungan terlebih dahulu, sebelum mendapatkan izin usaha. Cara utama pengendalian pencemaran Sungai adalah mendorong diselesaikan secara administrasi. Kalau administrasinya berjalan, ini menunjukkan pemerintah bertanggung jawab terhadap lingkungan,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Tuti. Wanita yang menjabat sebagai Pengendali Dampak Lingkungan di DLH Kabupaten Bojonegoro memaparkan, pemerintah mewajibkan pelaku usaha dengan output limbah cair dengan dua legalitas. Yakni surat layak operasional (LSO) dan surat persetujuan teknis limbah cair. Langkah administrasi ini diyakini memiliki dampak besar untuk mengendalikan pencemaran air sungai akibat limbah cair. “Selain itu, ada banyak kegiatan pengendalian di lapangan yang sudah DLH lakukan. Mulai dari pemantauan kualitas air sungai, sidang penilaian substansi dalam persetujuan teknis baku mutu air limbah dan SLO, pemantauan pengaduan pencemaran sungai, pemantauan sumber mata air, penentuan titik pantau air sungai, dan analisa sampel air di laboratorium DLH,” paparnya.

Kuliah praktisi kali ini berlangsung interaktif. Salah satu mahasiswa prodi ilmu lingkungan Unigoro melontarkan pertanyaan kepada dosen praktisi tentang fenomena blooming eceng gondok di Kota Ledre setiap tahun. Menurut Tuti, DLH telah melakukan sinergi dengan berbagai pihak untuk mencegah fenomena tersebut datang lagi. “Kita menekankan pada aksi sinergi. DLH juga berkoordinasi dengan BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Bengawan Solo selaku pemilik hak prerogatif atas aliran sungai di sini. Kemudian berkoordinasi juga dengan Jasa Tirta untuk membahas apa aksi yang bisa kita lakukan untuk mencegah blooming ecek gondok. Kita sama-sama sudah tahu apa penyebab ekosistem air sungai Bengawan Solo ini terganggu. DLH juga sangat terbuka dengan masukan-masukan dari akademisi untuk mencari solusi bersama,” paparnya. (din)