Lulus Sangat Memuaskan, Tempuh S3 dengan Beasiswa

BOJONEGORO – Jumlah dosen dengan gelar doktor di Universitas Bojonegoro (Unigoro) terus bertambah. Pekan lalu Ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPM) Unigoro, Dr. Ahmad Suprastiyo, S.Sos., M.Si., berhasil menuntaskan studinya di jenjang S3. Pria yang akrab disapa Pak Pras ini meraih gelar doktor bidang administrasi publik Universitas Diponegoro dengan IPK 3,74 predikat sangat memuaskan. Studi S3 tersebut ditempuh dengan support beasiswa Yayasan Suyitno Bojonegoro dan hibah penelitian disertasi doktor (PDD) Kemendikbudristek tahun 2022.

Bukan hal yang mudah bagi Pak Pras untuk sampai di titik ini. Terlebih masa studi S3 yang dijalaninya juga tidak singkat. “Idealnya kuliah S3 itu tiga tahun atau 6 semester. Tapi saya lima tahun sembilan bulan karena beberapa hal. Terutama ketika pandemi Covid-19 merebak sangat membatasi aktivitas saya untuk riset di lapangan. Kesulitan cari data dan pemerintah menerapkan PSBB (pembatasan sosial berskala besar). Jadi ada hambatannya,” kenangnya.

Pria asal Desa/Kecamatan Trucuk itu memiliki motivasi tinggi untuk meraih gelar doktor. Pertama, untuk jenjang karir sebagai dosen dan doktor adalah gelar tertinggi di bidang akademik. Kedua, untuk meningkatkan akreditasi prodi yang menaunginya. “Agar akreditasi prodi unggul, maka 15 persen dari jumlah dosen yang ada harus begelar doktor. Di FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Unigoro sudah ada tiga doktor. Bu Rupiarsieh, Pak Arief Januwarso, dan saya. Sebentar lagi ada dua dosen FISIP yang akan jadi doktor juga. Pak Ahmad Taufiq dan Pak Miftahul Huda,” tuturnya.

Dalam sidang disertasi ujian tertutup pada 28 Maret 2024 di Universitas Diponegoro, Pak Pras penuh percaya diri memresentasikan disertasinya yang berjudul Tata Kelola Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Pemerintah Kota Surabaya. Menurut Pak Pras, tata kelola penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan adalah pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga untuk bisa dapat layanan lanjutan harus memiliki identitas terlebih dahulu. Contohnya KTP untuk mendaftar BPJS. “Meskipun Pemkot Surabaya mendapatkan penghargaan Innovative Government Award, ternyata ada beberapa permasalahan. Pelayanan terhadap kelompok rentan masih kurang. Selain itu ada 42.000 warga Kota Surabaya yang belum memiliki identitas penduduk. Ditambah ada tuntutan dari warga Kota Surabaya untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat berbasis teknologi,” paparnya.

Dengan menggunakan tiga konsep pendekatan, dosen prodi administrasi publik Unigoro ini memperoleh kesimpulan penting dari dalam disertasinya. Pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya masih belum optimal. Ada kelompok rentan yang masih kesulitan melakukan pra pelayanan. Kemudian kolaborasi dengan masyarakat juga kurang maksimal. Meningat masyarakat hanya terlibat dari sisi pengaduan. Sedangkan dari sisi penyusunan standar pelayanan masih belum terlibat aktif. “Value-nya, Pemkot Surabaya belum memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. Contohnya ada beberapa kesalahan nama dan alamat di KTP warga. Disdukcapil Kota Surabaya harus mengambil suatu kebijakan atau tata kelola yang unggul, juga berorientasi untuk kelompok rentan,’’ jelasnya.

Meskipun kini telah sah menyandang gelar Doktor, tanggung jawab akademisnya juga bertambah. Pak Pras berkomitmen melaksanakan tri dharma perguruan tinggi yang semakin berkualitas tiap semester. “Tentu riset yang lebih baik lagi dan mengembangkan konsep yang sudah didapat. Yakni tata kelola yang lincah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Terlebih doktoral saya di bidang pelayanan. Sekaligus untuk karir saya targetkan guru besar,” tukas dosen berusia 35 tahun. (din)