BOJONEGORO – Peristiwa keracunan massalprogram makan bergizi gratis (MBG) di tiga lembaga sekolah Kecamatan Kedungademmendapat sorotan tajam dari akademisi-akademisi Universitas Bojonegoro (Unigoro). Mereka sepakatinsiden keracunan pada 1 dan 2 Oktober 2025 dengan korban sebanyak 599 siswamenunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam implementasi program pemerintahpusat tersebut.
Rektor Unigoro, Dr. Tri AstutiHandayani, SH., MM., M.Hum., memaparkan, orang tua para korban dapat melaporkanperistiwa keracunan massal ini kepada pihak kepolisian karena termasuk tindakpidana. Selain itu, wali murid juga bisa mengajukan gugatan perdata terhadapsatuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk menuntut ganti rugi atas kerugianyang dialami oleh anak mereka. “Unsur tindak pidananya adalah jika terbuktibahwa keracunan tersebut disebabkan oleh kelalaian SPPG. Sedangkan dari segi perdata,orang tua dapat menuntut pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan Ganti rugiatas kerugian yang dialami oleh para siswa. Seperti menanggung biaya pengobatan,memulihkan rasa trauma, dan sebagainya. Intinya jika diusut secara pidanamaupun perdata harus ada bukti-bukti yang cukup. Seperti bukti kondisi makanansaat diterima pembelian, laporan tenaga medis, dan keterangan saksi untuk buktituntutan agar bisa diklaim,” paparnya.
MBG yang menjadiprogram prioritas nasional di era Presiden Prabowo Subianto juga memiliki dampak ganda dari sisi ekonomi. Yakni sebagaiinvestasi jangka panjang dalam pengembangan SDM dan sebagai stimulus jangkapendek bagi perekonomian lokal dan nasional. Menurut Dekan Fakultas Ekonomi Unigoro, Endang, SE.,MM., Insiden keracunan massal MBG yang terjadi di Kedungadem memiliki implikasiekonomi serius yang berlawanan dengan tujuan utama program. Terutama indikasiadanya kegagalan sistemik dalam implementasi MBG yang dapat menimbulkan biayaekonomi dan risiko fiskal baru. “Jadi secara langsung mengubah investasi gizimenjadi beban pengeluaran mendadak. Khususnya ada peningkatan biaya kesehatan publikuntuk mengobati ratusan korban keracunan. Ini berpotensi menyerap anggaran kesehatanyang dialokasikan untuk program preventif atau lainnya,” terangnya.
Sementara itu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)Unigoro, Dr. Ahmad Taufiq, S.Hi., M.Si., berpendapat, Pemkab Bojonegoro mempunyaikewajiban mengawal dan memastikan kualitas program MBG sesuai dengan tujuanawalnya. Di antaranya melakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala,pengawasan berbasis kolaboratif dengan masyarakat sipil, serta pembinaan dan pemberiansanksi terhadap SPPG jika ditemukan kelalaian. “Monev bisa dilakukan denganmelibatkan tim OPD terkait dan bukan hanya mengsupervisi kandungan gizi menuMBG. Namun juga memastikan apakah MBG diterima dengan tepat sasaran. Pengawasanharus dilakukan secara bersama-sama dengan kalangan perguruan tinggi,organisasi kemasyarakatan, dan lainnya. Agar semua pihak memastikan kasuskeracunan massal MBG tidak terulang,” jelasnya.
SPPG setiap hari dituntut untuk menyediakan makanan dalamjumlah yang banyak. Ada risiko kontaminasi bakteri berbahaya saat prosespengolahan bahan hingga distribusi makanan ke berbagai lembaga sekolah. Menurutdosen ilmu lingkungan Unigoro,Dr. Laily Agustina R., S.Si., M.Si., Dari aspek lingkungan, penyebab keracunanMBG bisa terjadi karena kondisi sanitasi lingkungan yang tidak higienis. Alhasilmenyebabkan makanan terkontaminasi bakteri seperti Escherichia coli, Salmonella,dan Staphylococcus aureus yang mencemari makanan di berbagai titikrantai pasok. “Mulai dari bahan baku, proses pengolahan yang tidak higienis,penyimpanan yang salah, hingga distribusi dan penyajian yang tidak menjaga suhudan kebersihan. Saat menutup makanan yang masih panas, otomatis suhu makanan diwadah turun secara perlahan dalam waktu yang lama. Padahal di suhu antara empathingga 60 derajat celcius sangat ideal bagi perkembangbiakan bakteri patogenberacun menyebabkan terjadinya keracunan dalam kasus MBG,” ungkapnya.
Terakhir dosenpsikologi Unigoro, Rio Candra Pratama, S.Psi., M.Psi., Psikolog, menyebut ada dampakpsikologis yang dirasakan siswa maupun orang tuanya. Di antaranya rasa cemasdan khawatir berlebihan, kehilangan kepercayaan pada sekolah atau pemerintah, reaksiemosional negatif, dan kewaspadaan yang berlebihan. “Pemerintah harus merestorasikepercayaan masyarakat dengan cara SPPG harus mengakui bahwa ada kesalahanmanajemen MBG. Ke depan harus berkomitmen untuk memperbaikinya dengan cara-carayang bisa diukur dan diamati oleh masyarakat,” tukasnya. (din)
