BOJONEGORO - Universitas Bojonegoro (Unigoro) berkolaborasi dengan DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar sarasehan kebangsaan di Hall Suyitno, Sabtu (10/5/25). Seminar yang mengusung tema Sistem Hukum dan Pemerintahan ini diikuti oleh ratusan mahasiswa.

Rektor Unigoro, Dr. Tri Astuti Handayani, SH., MM., M.Hum., mengapresiasi anggota DPRD Jawa Timur, Dr. Freddy Poernomo, SH., MH., yang konsisten melibatkan mahasiswa untuk mengambil peran terhadap jalannya pemerintahan. Terlebih, saat ini Kabupaten Bojonegoro memasuki era pemerintahan yang baru. “Slogan Kabupaten Bojonegoro sekarang adalah makmur dan membanggakan. Namun, yang perlu diketahui bahwa kemakmuran tidak hanya dikukur dari pendapatan dan potensi ekonomi. Ada aspek sosial, hukum, budaya, dan lainnya yang perlu diperhatikan. Maka kita perlu berkoordinasi untuk mewujudkan Pembangunan berkeadilan,” tuturnya.

SINERGI: Rektor dan pejabat struktural Unigoro bersama narasumber sarasehan kebangsaan, Sabtu (10/5/25).

Sarasehan kebangsaan di Unigoro menghadirkan Kabag Hukum Pemkab Bojonegoro, Teguh Wibowo, SH., MH., serta dosen Fakultas Hukum Unigoro, Bukhari Yasin, SH., MH. Kedua praktisi hukum tersebut sama-sama menegaskan, bahwa hukum dan pemerintahan adalah satu sistem yang tidak bisa dilepaskan. Melalui peningkatan kualitas sistem hukum, maka dapat membantu menyelesaikan persoalan sosial maupun ekonomi yang ada. “Masyarakat perlu memiliki kesadaran hukum. Untuk memahami pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat demi mewujudkan daerah yang makmur,” ucap Bukhari.

SUDUT PANDANG AKADEMISI: Dosen Fakultas Hukum Unigoro, Bukhari Yasin, SH., MH., Sabtu (10/5/25).

Senada dengan Bukhari, Teguh juga menjelaskan, sinergi tersebut bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif  masyarakat dalam mengawal berbagai kebijakan dan program pemerintah. Demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, dapat dimulai dengan cara penguatan sistem hukum. “Sistem hukum ini diperbaiki agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Contohnya memperkenalkan pentingnya pendidikan hukum di tingkat desa, kemudian menggunakan teknologi dalam memperbaiki pelayanan publik dan penegakan hukum, serta membuat regulasi pelestarian lingkungan untuk menghindari eksploitasi berlebihan,” jelasnya.

RESPONSIF: Mahasiswa Unigoro memanfaatkan sarasehan sebagai momen diskusi dengan praktisi hukum.

Sarasehan yang dimoderatori oleh Irma Mangar, SH., MH., berlangsung interaktif. Mahasiswa-mahasiswi Unigoro bergantian melontarkan pertanyaan seputar sistem hukum dan pemerintahan. (din)