BOJONEGORO – Prodi ekonomi pembangunan Universitas Bojonegoro (Unigoro) menggelar kuliah praktisi di Hall Suyitno Unigoro, Senin (30/6/25). Kuliah praktisi kali ini mengangkat topik tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Prodi tersebut menghadirkan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT), Edy Prayitno, sebagai praktisi.
Di hadapan mahasiswa, Edy menerangkan, partisipasi masyarakat merupakan bagian dari sistem perencanaan. Untuk sinkronisasi perencanaan pembangunan. Namun, partisipasi masyarakat tetap diatur berdasarkan level-level tertentu. “Di antaranya masyarakat memiliki kewenangan untuk mengevaluasi atau citizen control. Masyarakat sebagai mitra untuk Menyusun kebijakan atau partnership. Serta masyarakat bisa memberikan usulan untuk mempengaruhi keputusan atau placation. Dan masih ada level-level lainnya yang bisa dipelajari,” terangnya.
SEMANGAT: Dekan Fakultas Ekonomi dan Kaprodi Ekonomi Pembangunan Unigoro bersama praktisi Kemendesa PDT serta mahasiswa, Senin (30/6/25).
Edy menjelaskan, pola perencanaan pembangunan bersifat partisipatif, teknokratis, dan politis. Musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrembang) diselenggarakan oleh pemerintah desa yang melibatkan badan permusyawaratan desa (BPD) dan unsur masyarakat. Perencanaan desa diharapkan dapat memperkuat hak dan kewenangan desa. Sekaligus mengoptimalkan sumber kekayaan desa sebagai modal utama pembangunan. “Konsepsi perencanaan pembangunan menggunakan rumus 3-3. 3 pola perencanaan, 3 tahun perencanaan, 3 dokumen perencanaan, 3 timeline, 3 alat kaji, serta 3 syarat perubahan RPJMDes (rencana pembangunan jangka menengah desa). RPJMDes inilah yang menjadi rumah besar perencanaan desa,” jelas pria yang tinggal di Desa/Kecamatan Kapas.
Kuliah praktisi yang dimoderatori oleh Elika Febrianti, SE., ME., berlangsung interaktif. Mereka memanfaatkan momen tersebut untuk berdiskusi dengan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat Kemendesa PDT. Tentang perencanaan pembangunan untuk meningkatkan perekonomian warga. (din)
