BOJONEGORO – Prodi ekonomi pembangunan Universitas Bojonegoro (Unigoro) menggelar kuliah praktisi di Hall Suyitno Unigoro, Selasa (1/7/25). Kuliah praktisi kali ini mengangkat topik tentang urgensi statistik dalam perencanaan pembangunan. Prodi tersebut menghadirkan M. Taufiqurrahman, S.Tr.Stat., dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro sebagai praktisi.
Kaprodi Ekonomi Pembangunan Unigoro, Dr. M. Saiful Anam, SE., MM., menerangkan, kuliah praktisi adalah program wajib kampus untuk menambah wawasan mahasiswa. Tentang aplikasi teori dalam dunia praktis atau kerja. “Sehingga mahasiswa juga mengetahui apakah ada gap antara teori yang dipelajari di dalam kelas dengan di lapangan. Kemudian, mahasiswa juga akan mendapatkan wawasan baru tentang hubungan antara data statistik dengan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.
INTERAKTIF: (dari kiri) Dekan Fakultas Ekonomi Unigoro, Kaprodi Ekonomi Pembangunan Unigoro, dan praktisi BPS Bojonegoro, bersama mahasiswa peserta kuliah praktisi, Selasa (1/7/25).
Di hadapan mahasiswa, pria yang akrab disapa Taufiq, menjelaskan, data dan statistik selalu identik dengan informasi yang didapatkan. BPS memiliki data strategis yang digunakan untuk perencanaan, pengambilan keputusan, dan pemantauan pembangunan. “Kita memiliki data strategis kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, pembangunan manusia, ekonomi, dan pendidikan. Statistik ini memiliki peran yang kompleks. Terutama sebagai dasar informasi dalam penyusunan rencana kebijakan pembangunan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pengendalian pembangunan semuanya membutuhkan data statistik,” jelasnya.
Data statistik juga dimanfaatkan oleh akademisi. Sebagai bahan melakukan penelitian dan analisis. Taufiq mencontohkan, data dibutuhkan untuk merencanakan program perekonomian. “Contohnya kenaikan harga-harga sembako menjelang bulan Ramadan, tentu ini menyebabkan inflasi. Karena daya beli masyarakat menjadi turun. Hal tersebut menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk mengadakan pasar murah, menggelar operasi pasar, maupun memberikan subsidi pangan untuk menjaga stabilitas harga,” paparnya.
Pria asal Magetan ini menambahkan, kebijakan tanpa disertai data yang akurat menyebabkan program tidak berjalan efektif dan tidak tepat sasaran. Sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. (din)
