BOJONEGORO – Eskalasi geopolitik global dan fluktuasi harga minyak dunia dinilai berpotensi mengguncang ketahanan energi di daerah. Termasuk Kabupaten Bojonegoro yang menjadi daerah penghasil minyak dan gas (migas). Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro (Unigoro), Fahrizal Taufiqqurrachman, SE., MSE., mengungkapkan, ekosistem hilirisasi energi di Bojonegoro masih rapuh dan belum terbentuk. “Artinya ketahananan energi kita hanya dari sisi bahan baku minyak mentah. Dalam proses produksi menjadi barang jadi kita masih kekurangan. Biaya risetnya mahal, alatnya belum siap, dan bahan bakunya terbatas,” ungkapnya, Senin (30/3/26).
Dia melanjutkan, pemerintah di berbagai daerah kini masih menunggu kepastian dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI tentang cadangan energi dalam negeri. Apakah pemerintah pusat akan melepaskan kebijakan subsidi dan membiarkan harga BBM naik, atau subsidi BBM tetap berjalan dengan konsekuensi APBN akan tertekan. Yang berdampak signifikan terhadap berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD). “Kita masih menunggu eskalasi dari kebijakan makro ekonomi pemerintah pusat. Apakah dari pihak pertamina akan melakukan adjustment atau penyesuaian harga BBM yang baru atau tidak. Kalau kita mau penyesuaian dari sisi daerah, selama itu efisiensi yang dilakukan tidak ekstrem dan bisa memprioritaskan program pelayanan publik, itu masih bisa,” papar pengamat ekonomi energi ini.
Fahrizal menambahkan, kebijakan work from anywhere (WFA) dan bike to work yang baru-baru ini dilakukan oleh pemerintah dinilai tidak sepenuhnya efektif untuk efisiensi konsumsi energi. Sebab dapat mempengaruhi produktivitas dan mobilitas kerja. Dia memrediksi, masyarakat akan beralih menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik untuk transportasi sehari-hari. Sekaligus menggunakan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk aktivitas manufaktur industri. “Satu-satunya sumber energi Indonesia yang tidak impor cuma listrik. Indonesia bertahan dari segala krisis karena adanya batu bara. Bagaimanapun, Bojonegoro yang memiliki DBH (dana bagi hasil) migas yang hampir mencapai Rp 1 Triliun juga harus digunakan untuk pengembangan energi terbarukan. Sektor transportasi dan industri harus ada renewable energy,” tandasnya. (din)
