BOJONEGORO – Prodi Administrasi Publik Universitas Bojonegoro (Unigoro) menggelar kuliah praktisi di Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unigoro, Jumat (31/11/25). Kuliah praktisi kali ini menghadirkan Dewi Maya Sari, S.Sos., selaku divisi penguatan organisasi Solidaritas Perempuan. Untuk membahas kebijakan afirmasi gender dalam perspektif hukum administrasi negara.
Menurut Dewi, konstruksi gender dalam masyarakat dimaknai sebagai pembagian lingkup pekerjaan. Seperti kaum perempuan mendominasi pekerjaan domestik rumah tangga, sedangkan laki-laki mendominasi pekerjaan di ruang publik dan berperan sebagai pengambil keputusan. Hal-hal seperti ini dapat menimbulkan beragam peristiwa akibat ketidakadilan gender. Mulai dari diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, hingga beban berlapis. “Sehingga penting untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam ruang publik. Inilah yang disebut dengan kebijakan afirmasi gender,” paparnya.
Konsep dasar kebijakan afirmasi gender dibagi menjadi tiga bagian. Analisis gender, pengarusutamaan gender, dan responsif gender. Implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari berbagai kegiatan. Antara lain proses perencanaan dan penganggaran berorientasi pada kesetaraan gender, pengukuran parameter memenuhi indikator yang telah ditetapkan, menghindari ketidakadilan gender, serta penegakan hukum. “Tujuannya tidak lain untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi. Sekaligus memastikan perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama terhadap berbagai hal,” tandas Dewi.
Kuliah praktisi yang dimoderatori oleh Mustaána, S.Sos., M.Si., berlangsung interaktif. Mahasiswa-mahasiswi Prodi Administrasi Publik Unigoro memanfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi tentang kesetaraan gender bersama aktivis Solidaritas Perempuan. (din)
